ANALISIS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 PADA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU PAJAK JASA PERHOTELAN DI BAPPENDA KOTA CIMAHI
Keywords:
Local Taxes, Hotel Taxes, Law number 1 of 2022Abstract
The regional government is responsible for overseeing and managing its own administrative tasks based on the principles of independence and collaborative efforts. To ensure the effective and efficient distribution of state resources, it is important to establish guidelines on how the financial relationship between the central government and regional governments is managed fairly, balanced, and responsibly, while adhering to Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The research approach used in this investigation involves descriptive techniques, utilizing a qualitative perspective. Data collection techniques used include library research, field research, and interviews. Then, the informants in this study were 6 people, who were determined purposively. The data analysis was carried out through triangulation. The results of the study concluded that the Potential Realization of Certain Goods and Services Tax Revenue and Hotel Tax in Cimahi City in the next 5 years will experience a significant increase.
Downloads
References
Badan Pusat Statistik Kota Cimahi. (2020). [Judul laporan jika ada]. Cimahi: BPS Kota Cimahi.
DetikNews. (2021, Juli 18). Imbas PPKM, pemasukan pajak hotel-restoran di Cianjur anjlok. Detik.com. https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5672419/imbas-ppkm-pemasukan-pajak-hotel-restoran-di-cianjur-anjlok/2
DDTC News. (2019, Oktober 29). Bappenda optimalkan pungutan pajak kamar kos. DDTC.co.id. https://news.ddtc.co.id/bappenda-optimalkan-pungutan-pajak-kamar-kos-15414
Dian, K. (2024). Analisis pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
Eko. (2020). Memahami pajak di Indonesia berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait perpajakan. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Erly, S. (2002). Hukum pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Erniati, R. I., & Erika, A. (2015). Analisis implementasi pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun ... (Studi kasus pengelolaan penerimaan pajak parkir pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta).
Hafiz. (2017). Pengantar akuntansi 1.
Indrasari, L. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang penanganan fakir miskin di Kabupaten Jepara.
Junita, S., & Auzola, F. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang penempatan tenaga kerja lokal di Kota Pekanbaru Riau.
Kaniawati, D. (2024). Analisis pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: CV Andi.
Meleong, L. J. (2014). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Ndruru, S., & Setyanto, E. (2025). Analisis strategi pemungutan piutang pajak bumi dan bangunan tak tertagih Kota Cimahi.
Pemerintah Kota Cimahi. (2020). Profil BAPPENDA Kota Cimahi Tahun 2022. Cimahi: BAPPENDA Kota Cimahi.
Resmi, S. (2014). Perpajakan: Teori dan kasus.
Sarunan, W. K. (2016). Pengaruh modernisasi sistem administrasif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(4).
Setyanto, E., Komariah, R., & Handayani, R. (2023). Pajak daerah dan retribusi daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota serta faktor yang memengaruhinya. Yogyakarta: Diandra Creative.
Silalahi, U. (2010). Metode penelitian sosial. Bandung: Refika Aditama.
Sugiyono. (2014). Metodologi penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: PT Alfabeta.
Taufik, M., & Isril. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa.
Tjahjanto, E. (2008). Implementasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
