STRATEGI KOMUNIKASI ORGANISASI KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Authors

  • Decky Lihu Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Author

Keywords:

komunikasi organisasi publik keterbukaan informasi komunikasi dua arah persepsi publik lembaga publik

Abstract

Keterbukaan informasi publik merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, efektivitas keterbukaan informasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi, melainkan juga oleh kualitas layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh lembaga publik. Penelitian ini menganalisis strategi komunikasi internal dan eksternal Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan serta implikasinya terhadap persepsi publik mengenai keterbukaan informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi praktik komunikasi organisasi, analisis dokumen dan media digital, serta survei persepsi publik. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah berfungsi secara operasional, namun belum didukung oleh standar operasional prosedur dan sistem dokumentasi yang terstruktur. Sementara itu, komunikasi eksternal telah memanfaatkan media digital dan kegiatan sosialisasi, tetapi masih cenderung bersifat satu arah sehingga partisipasi publik belum optimal. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas keterbukaan informasi publik dalam praktik governance kelembagaan dipengaruhi oleh kualitas layanan informasi publik yang dialogis, terstruktur, dan responsif.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). Managing public relations. Holt, Rinehart and Winston.

Jablin, F. M. (2001). Organizational communication: Theory, research, and practice. In F. M. Jablin & L. L. Putnam (Eds.), The new handbook of organizational communication (pp. 819–862). Sage Publications.

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. (2021). Pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Komisi Informasi Pusat RI.

Putnam, L. L., & Nicotera, A. M. (2010). Building theories of organization: The constitutive role of communication. Routledge.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ferliana, F., & Natsir, M. (2024). Kinerja PPID (Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi) dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintahan Kota Probolinggo. Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik, 14(1). https://doi.org/10.38156/gjkmp.v14i1.202.

Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). Managing public relations. Holt, Rinehart and Winston.

Hasan, A., Arfah, N., & Amalia, R. P. (2023). Demokratisasi birokrasi: Studi kasus pelayanan keterbukaan informasi publik di Kota Makassar. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 9(1), 22–34. https://doi.org/10.31947/jakpp.v9i1.27590.

Hasanuddin, F. F. S., Hasan, A. S. A., & Arya, N. (2022). Implementasi keterbukaan informasi publik pada situs web pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan. Perspektif Komunikasi, 6(2), 209–218. https://doi.org/10.24853/pk.6.2.209-218.

Jablin, F. M. (2001). Organizational communication: Theory, research, and practice. In F. M. Jablin & L. L. Putnam (Eds.), The new handbook of organizational communication (pp. 819–862). Sage Publications.

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. (2021). Pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Putnam, L. L., & Nicotera, A. M. (2010). Building theories of organization: The constitutive role of communication. Routledge.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ulfah, F., & Pambudi, A. (2023). Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Journal of Public Policy and Administration Research, 8(6).

Wiska, N., Asrinaldi, A., & Zetra, A. (2024). Kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik: Studi kasus di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 22(2), 199–208. https://doi.org/10.21009/jimd.v22i2.34243.

Downloads

Published

01-07-2026

How to Cite

STRATEGI KOMUNIKASI ORGANISASI KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. (2026). Cangkal : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(1), 565-571. https://batuahjurnal.my.id/index.php/cjish/article/view/276